Solusi Terorisme Politik di Indonesia

Sumber Gambar : Qureta (2018) 

Mimpi Darul Islam muncul sebelum kemerdekaan dalam benak sebagian para pejuang kemerdekaan Indonesia yg berhaluan politik Islam. Setidaknya saat itu ada tiga haluan politik berpengaruh yg diusung oleh murid-murid HOS Tjokroaminoto, yakni Islamisme, Sekulerisme, dan Komunisme. Namun founding fathers bersepakat bahwa negara yg dibentuk oleh bangsa Indonesia bukanlah Darul Islam, Negara Sekuler, ataupun Negara Komunis, tetapi Darul Ahdi wa Syahadah yakni RI (Republik Indonesia).

Sebagian kalangan merasa puas karena sistem Republik dianggap lebih dekat dgn Khilafah dan syariat agama masih terbaca dalam sila pertama Pancasila. Namun sebagian lainnya merasa tidak puas dengan penghapusan tujuh kata yang mewajibkan syariat Islam bagi umat Islam Indonesia, dan terus memperjuangkan pengembaliannya melalui partai politik seperti Masyumi. Hingga kemudian keluarlah Dekrit Presiden yang menyatakan Piagam Jakarta yg mengandung tujuh kata tersebut menjiwai UUD 45.

Sebagian lainnya merasa tidak puas terkait bentuk negara dan terus mempertahankan cita-cita DI (Darul Islam) dalam benaknya. Dan kesempatannya tiba saat RI harus berubah menjadi RIS sebagai hasil kesepakatan dengan Belanda, di mana RI saat itu hanya diberi wilayah seluas DIY. SM Kartosuwiryo memanfaatkannya utk memproklamirkan DI di wilayah negara Pasundan dengan dalih ketidaksetujuan utk tunduk / kooperatif pada hasil perjanjian dengan Belanda.

Beberapa tahun kemudian RIS bubar dan berubah menjadi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sesuai dgn gagasan tokoh Masyumi yg jadi perdana menteri saat itu. DI secara perlahan berhasil dihapuskan oleh NKRI. Pemberontakan DI di Aceh berakhir dengan ishlah, di mana Teuku Daud Beureuh menyatakan diri bergabung kembali dengan NKRI. Walau demikian gagasan Islamisme yg sejatinya merupakan warisan gen bangsa ini tetap sulit utk dihilangkan sehingga konfliknya berkepanjangan. Hingga terjadilah Tsunami yg mendorong kesepakan pemerintah dgn kelompok pejuang kemerdekaan Aceh yg menghasilkan OTDA (Otonomi Daerah) Khusus Nanggroe Aceh Darussalam.

Bangsa ini dengan pengalaman panjangnya terbukti mampu mengatasi aspirasi Islamisme dengan solusi ala nusantara dengan contoh praktek terbaik di Aceh atau perjuangan legislasi syariat Islam di parlemen. Karena Islamisme merupakan warisan gen bangsa ini, maka solusi tersebut akan senantiasa dibuat oleh bangsa ini, selama para pengusung Islamisme dapat dipuaskan dengan solusi dalam kerangka NKRI.

Gagasan federasi yg sempat terlahir dari benak founding father disuarakan kembali oleh Muhammadiyah di masa reformasi. Legislasi OTDA dihasilkan pada masa pemerintahan Gus Dur sebagai bentuk kompromi gagasan agar konsep federasi dapat dipraktekan dalam sistem kesatuan. Konsep federasi memicu timbulnya penyakit kesatuan (pemberontakan) di masa RIS, dan menjadi obat kesatuan (OTDA) di masa NKRI.

Gen islamisme dalam tubuh bangsa ini nyata adanya, demikian pula dengan kolonialis yg memanfaatkan keberadaan gen tersebut. Gen tersebut harus dikendalikan dan digunakan untuk membangun kekuatan bangsa Indonesia. Solusi tepat harus dibuat oleh bangsa Indonesia mengingat pengusung Islamisme ini di berbagai negara terbukti mudah dibajak dan dipersenjatai oleh negara lain untuk kepentingan yang merugikan bangsa Indonesia.